KASUS
KEPAILITAN BATAVIA AIR
DISUSUN
UNTUK MEMENUHI TUGAS HUKUM BISNIS
YANG DIAMPU OLEH IBU INDRATI. SH. MS
NAUFAL
RASDIAWAN P. (155030207111050)
JONATHAN HARDI P. (155030200111044)
DWIKY
ANANDA BUYA (155030201111067)
IRVAN
PRASTOMO (155030201111061)
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PRODI ADMINISTRASI BISNIS
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah,
serta inayahnya kepada kita, sehingga atas izinnya kami dapat meyelesaikan
makalah yang berjudul “Kasus Kepailitan Perusahaan” ini sesuai batas waktu yang
ditentukan.
Makalah ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Hukum Bisnis di program studi
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Selanjutnya penulis
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu INDRATI, SH, MS. selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Bisnis dan kepada segenap pihak yang telah memberikan bimbingan serta arahan
selama penulisan makalah ini. Dan harapan saya semoga makalah berjudul “Kasus Kepailitan Perusahaan” ini
bisa bermanfaat, khususnya untuk diri kami sendiri dan umumnya untuk pembaca
yang merelakan waktunya untuk memahami makna yang terkandung di dalam makalah
ini
Akhirnya penulis menyadari bahwa banyak terdapat
kekurangan-kekurangan dalam penulisan makalah ini, maka dari itu penulis
mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi
kesempurnaan makalah ini. Terima
kasih, dan semoga makalah ini bisa memberikan manfaat
positif bagi kita semua. Amin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Malang, 5 Desember 2015
Penulis
BAB
I
PENDAHULUAN
1. Latar
Belakang Masalah
Menurut
UU No. 37 tahun 2004 pasal 1 ayat (1), kepailitan adalah sita umum atas semua
kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan resannya dilakukan oleh kurator di
bawah pengawasan hakim pengawas. Dalam hal ini, debitur
dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan apabila ia memiliki dua atau lebih
kreditur dimana debitur tersebut tidak bisa membayar lunas utangnya setidaknya
salah satu dari kreditur tersebut hingga utang-utangnya jatuh tempo. Kepailitan
bisa diajukan oleh debitur itu sendiri atau oleh salah satu dari krediturnya.
Debitur yang telah dinyatakan pailit sudah tidak memiliki hak lagi atas segala
kekayaannya, dan hak atas kekayaannya tersebut berpindah ke tangan sang
kreditur. Pengurusan atau pemberesan harta yang telah pailit tersebut dilakukan
oleh kurator dengan diawasi oleh hakim pengawas.
Merupakan hal yang wajar apabila suatu perusahaan melaksanakan
perjanjian utang piutang untuk memenuhhi biaya operasional perusahaan. Apabila
kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan
perjanjian tersebut tentu tidak masalah. Permasalahan akan timbul apabila
perusahaan yang menjadi debitur mengalami kesulitan untuk mengambalikan
utangnya tersebut, yang mana ini akan berujung pada kepailitan. Kepailitan
adalah suatu kasus yang menandakan bahwa suatu debitur telah gagal melaksanakan
operasinya. Hal ini karena kewajiban debitur, yaitu pembayaran utang ke pihak
ketiga, yang merupakan prioritas pertama dalam struktur keuangan debitur tidak
terlaksana dengan baik. Seiring dengan berjalannya dinamika perekonomian
Indonesia yang fluktuatif, semua pihak yang menjalankan suatu usaha dihadapkan
pada suatu tantangan baru, yaitu bagaimana menangani utang dan juga bagaimana
menghadapi piutang dari pihak lain. Dalam menghadapi hal ini, pemerintah telah
membuat suatu aturan yang memberikan pedoman mengenai bagaimana penyelesaian
kasus utang piutang yang berujung pada kepailitan, yang dituangkan dalam UU No.
37 tahun 2004.
Kasus kepailitan
telah menimpa banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, diantaranya Eastman
Kadak Co. (Kodak), PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (Asuransi Manulife),
PT. Adam SkyConnection Airline (Adam Air), hingga PT. Metro Batavia, yang
merupakan perusahaan penerbangan maskapai udara Batavia Air. Dalam makalah ini,
kami akan membahas mengenai kasus kepailitan Batavia Air sebagai model kasus
kepailitan di Indonesia.
2. Rumusan
Masalah
Disaat industri
penerbangan Indonesia tengah mengalami pertumbuhan yang positif, ada kabar
menyedihkan mengenai kepailitan salah satu maskapai penerbangan Indonesia,
yaitu Batavia Air. Di tengah industri transportasi udara Indonesia yang sedang
tumbuh dengan cepat, Batavia Air justru terpuruk. Pasalnya, maskapai
penerbangan ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas
permohonan salah satu kreditur Batavia Air, yaitu International Lease Finance Corporation
(ILFC).
Batavia Air
dinyatakan pailit sejak tanggal 30 Januari 2013 atas surat putusan Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat No.77/pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST. Akibatnya, Batavia Air
berhenti beroperasi sejak tanggal 31 Januari 2013. Kepailitan ini disebabkan
oleh permohonan pengajuan pailit Batavia Air oleh salah satu krediturnya, yaitu
ILFC, lantaran utang Batavia Air terhadap ILFC yang telah jatuh tempo pada 13
Desember 2012 sebesar US$ 4.68 juta. Permohonan pailit itu diajukan oleh ILFC
kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 20 Desember 2012. Selain dari ILFC, Batavia Air juga
memiliki utang dari Sierra Leasing Limited (SLL). Utang
Batavia Air kepada SLL adalah sebesar US$ 4.94 juta dan jatuh tempo pada 13
Desember 2012 juga.
Proses kepailitan
ini menyebabkan berbagai masalah mulai dari jumlah pesawat Batavia Air yang
semakin berkurang hingga tidak beroperasi sama sekali, dan bahkan kepailitan
ini memberikan dampak negatif kepada konsumen Batavia Air dimana mereka yang
telah membeli tiket disaat Batavia Air sedang mengalami proses putusan
kepailitan tidak medapatkan refund atau pengembalian uang atas
tiket yang telah mereka beli.
3.
Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penyusunan makalah ini adalah :
- Untuk memenuhi tugas makalah
Hukum Dagang.
- Mengetahui mengenai konsep
kepailitan perusahaan.
- Menguraikan masalah kepailitan dalam suatu
perusahaan.
- Sebagai bahan presentasi.
- Untuk menambah refrensi Hukum Dagang
BAB
II
PEMBAHASAN
1. Landasan
Teori
Kepailitan,
sesuai dengan pasal 1 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004, adalah sita umum atas
semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh
kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pengadilan yang berwenang dalam
proses kepailitan suatu perusahaan adalah Pengadilan Niaga. Menurut UU No. 37
tahun 2004 pasal 2, pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit yaitu
a) Debitur
atau kreditur
b) Kejaksaan
c) Bank
Indonesia, apabila debiturnya adalah Bank
d) Badan
Pengawas Pasar Modal (Bapepam), apabila debiturnya adalah perusahaan efek,
Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian
e) Menteri
Keuangan, apabila debiturnya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi,
Dana Pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
Suatu permohonan
pailit yang diajukan oleh pihak-pihak diatas harus memenuhi persyaratan yang
diatur dalam pasal 2 ayat (1) yaitu adanya utang yang jatuh tempo dan dapat
ditagih, dan adanya dua atau lebih kreditur. Dalam kepailitan, ada tiga jenis
kreditur, yaitu:
a) Kreditur
separatis, yaitu kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak
sendiri. Golongan kreditur ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit,
artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada
kepailitan debitur. Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan,
dan hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya merupakan karakteristik
kreditur separatis,
b) Kreditur
preferen, yaitu kreditur yang memiliki hak istimewa atau hak prioritas. Hak
istimewa mengandung makna “hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang
berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang
lainnya.
c) Kreditur
konkuren, yaitu kreditur yang harus berbagi dengan para kreditur lainnya secara
proporsional (pari passu), yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing
tagihan, dari hasil penjualan harta kekayaan debitur yang tidak dibebani dengan
hak jaminan.
Pembayaran utang
dengan prioritas paling utama adalah pembayaran utang kepada kreditur
separatis. Lalu, prioritas kedua adalah kepada kreditur preferan, dan yang
terakhir adalah kepada kreditur konkruen.
Suatu kepailitan
tidak terjadi dalam suatu tahap yang mudah dan cepat, tetapi melalui beberapa
proses yang cukup panjang. Berikut adalah suatu proses kepailitan suatu
debitur:
a) Permohonan
pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui panitera pengadilan
oleh penasehat hukum terdaftar,
b) Dilakukan
penyitaan umum (sita jaminan) atas kekayaan debitur untuk menjamin piutang
kreditur,
c) Setelah
pernyataan pailit ditetapkan, ditunjuk hakim pengawas dan kurator (pengurus dan
pelaksana kepailitan),
d) Setelah
itu diadakan rapat verifikasi (pencocokan dan klarifikasi piutang) yang
melibatkan hakim pengawas, kurator, kreditur terkait, dan debitur,
e) Jika
usul perdamaian debitur diterima (homologasi), kepailitan berakhir dan sisa
tagihan yang belum terbayar tidak dapat ditagih lagi,
f) Jika
usul perdamaian ditolak, Pengadilan Niaga sekaligus menetapkan putusan pailit
debitur dan kekayaan debitur berada dalam keadaan insolvensi (debitur tidak
mampu membayar utangnya dan kekayaannya menjadi harta pailit),
g) Dalam
waktu paling lama 5 (lima) hari sejak putusan pailit ditetapkan, kurator harus
mengumumnkannya dalam Berita Ngera RI dan dua surat kabar yang ditetapkan oleh
hakim pengawas,
h) Jika
pihak terkait tidak mengusulkan kurator tertentu, Balai Harta Peninggalan (BHP)
bertindak sebagai kurator dalm proses kepailitan
i) Untuk
kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan perbuatan debitur sebelum
putusan pailit, yang merugikan kepentingan kreditur,
j) Apabila
piutang kreditur tidak cukup terbayar, untuk sisanya, status kreditur separatis
berubah menjadi kreditur konkruen,
k) Terhadap
putusan pailit dapat diajukan langsung kasasi ke Mahkamah Agung dan permohonan
peninjauan kembali (PK) apabila memenuhi syarat.
3. SYARAT-SYARAT KEPAILITAN
Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) UUK :
“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan
tidak mambayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya
sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”
Menurut pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan
PKPU di atas, supaya pasal 1131 dan 1132 KUHP berlaku sebagai jaminan pelunasan
utang Kreditur, maka pernyataan pailit tersebut harus dilakukan dengan putusan
Pengadilan yang terlebih dahulu dimohonkan kepada Pengadilan Niaga. Menurut
Gunawan Widjaja, maksud dari permohonan dan putusan pailit tersebut kepada
Pengadilan adalah untuk memenuhi asas publisitas dari keadaan tidak mampu
membayar Debitur. Asas tersebut dimaksudkan untuk memberitahukan kepada khalayak
umum bahwa Debitur dalam keadaan tidak mampu membayar, dan hal tersebut memberi
kesempatan kepada Kreditur lain yang berkepentingan untuk melakukan tindakan.
Dengan demikian, dari pasal tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa
dikabulkannya suatu pernyataan pailit jika dapat terpenuhinya persyaratan
kepailitan sebagai berikut:
1) Debitur tersebut mempunyai dua atau lebih Kreditur.
Untuk melaksanakan Pasal 1132 KUHPer yang merupakan
jaminan pemenuhan pelunasan utang kepada para Kreditur, maka pasal 1 ayat (1)
Undang-undang Kepailitan dan PKPU mensyaratkan adanya dua atau lebih Kreditur.
Syarat ini ditujukan agar harta kekayaan Debitur Pailit dapat diajukan sebagai
jaminan pelunasan piutang semua Kreditur, sehingga semua Kreditur memperoleh
pelunasannya secara adil. Adil berarti harta kekayaan tersebut harus dibagi
secara Pari passu dan Prorata. Pari Passu berarti harta
kekayaan Debitur dibagikan secara bersama-sama diantara para Kreditur,
sedangkan Prorata berarti pembagian tersebut besarnya sesuai dengan imbangan
piutang masing-masing Kreditur terhadap utang Debitur secara keseluruhan.
Dengan dinyatakannya pailit seorang Debitur, sesuai
pasal 22 jo. Pasal 19 Undang-undang Kepailitan dan PKPU, Debitur pailit demi
hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan
ke dalam kepailitan. Terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan, Pengadilan
melakukan penyitaan umum atas seluruh harta kekayaan Debitur Pailit, yang
selanjutnya akan dilakukan pengurusan oleh Kurator yang diawasi Hakim Pengawas.
Dan bila dikaitkan dengan pasal 1381 KUHPer tentang hapusnya perikatan, maka
hubungan hukum utang-piutang antara Debitur dan Kreditur itu hapus dengan
dilakukannya “pembayaran” utang melalui lembaga kepailitan.
2) Debitur tersebut tidak membayar sedikitnya satu
utang yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih.
Gugatan pailit dapat diajukan apabila Debitur tidak
melunasi utangnya kepada minimal satu orang Kreditur yang telah jatuh tempo,
yaitu pada waktu yang telah ditentukan sesuai dalam perikatannya. Dalam
perjanjian, umumnya disebutkan perihal kapan suatu kewajiban itu harus
dilaksanakan. Namun dalam hal tidak disebutkannya suatu waktu pelaksanaan
kewajiban, maka hal tersebut bukan berarti tidak dapat ditentukannya suatu
waktu tertentu. Pasal 1238 KUHPer mengatur sebagai berikut:
“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah,
atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri,
yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan
lewatnya waktu yang ditentukan.”
Adapun criteria yang harus dipenuhi, yakni debitur
mempunyai atau lebih kteditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang
telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Rumusan utang dijelaskan dalam Pasal 1
butir 6 UUK menyebutkan utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat
dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang
asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang
timbul karena perjanjian atau UU dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak
dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta
kekayaan Debitur.
Adapun syarat yang lain dalam kepailitan yaitu :
- Pailit berarti pemogokan pembayar atau
kemacetan pembayaran.
- Debitur dalam keadaan berhenti membayar,
dengan putusan hakim dia dinyatakan pailit.
- Putusan pailit akan diucapkan hakim, bila
secara sumir terbukti adanya peristiwa atau keadaan yang menunjukan adanya
keadaan berhenti membayar dari debitur.
- Sumir terbukti berarti untuk pembuktian
tidak berlaku peraturan pembuktian yang biasa ( buku IV
KUHPerdata ).
Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat
dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang
asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari yang timbul
karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan
bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhan dari
harta kekayaan debitur.
3. Kronologi
Kepailitan Batavia Air
a) Peristiwa
menjelang pailitnya Batavia Air
Utang ini
bermula dari keinginan Batavia Air untuk mengikuti tender pelayanan haji dengan
menyewa (leasing) dua pesawat Airbus A330 dari ILFC. Namun, dari total kontrak
leasing selama 9 tahun, sudah 3 tahun berturut-turut Batavia Air kalah tender
di Kementerian Agama untuk mengangkut jemaah haji. Dalam gugatan ILFC, Batavia
Air memiliki tagihan sebesar USD 440rb di tahun pertama, USD 470rb di tahun
kedua, USD 500rb di tahun ketiga dan ke empat, dan USD 520rb di tahun kelima
dan keenam. Keseluruhan utang dari ILFC sebesar USD 4,68 juta ini memiliki
tanggal jatuh tempo di 13 Desember 2012. Selain gugatan dari ILFC, Batavia Air
juga memiliki utang sebesar USD 4,94 juta kepada Sierra Leasing Limited yang
jatuh tempo di 13 Desember 2012 juga. Analisa dari OSK Research Sdn Bhd di
bulan Oktober 2012 memperkirakan total utang Batavia Air sebesar USD 40juta.
Sebagai perusahaan swasta (private corporation) Batavia Air juga tidak memiliki
kewajiban untuk memberikan laporan keuangan nya secara publik, sehingga dalam
hal ini juga sulit untuk memberikan menyimpulkan kondisi keuangan Batavia Air.
Menurut Dudi
Sudibyo, permasalahan ini diperparah dengan ketidak pedulian Batavia Air dalam
mendayagunakan kedua pesawat A330 ini untuk melayani rute-rute lain selama menganggur.
Barangkali yang juga kurang dipublikasikan di media cetak adalah adanya
kenaikan persyaratan deposit Travel Agent di Batavia Air per bulan April 2012.
Persyaratan minimum deposit yang sebelumnya sebesar 7.500.000, diubah menjadi
minimum 15.000.000 rupiah. Kenaikan deposit ini hanya ditunjang dengan alasan
untuk mengurangi “ribet” nya administrasi penambahan deposit.
Di bulan Oktober
2012, Air Asia telah mengajukan rencana untuk mengakuisisi Batavia Air senilai
USD 80juta. Rencana akuisisi ini menjadi polemik yang cukup populer di
Indonesia karena kekuatiran akan masuk nya pihak luar ke dalam industri
penerbagan Nusantara. Namun tidak lama berselang, rencana tersebut kandas
dengan keputusan Air Asia untuk membatalkan transaksi tersebut dikarenakan
“risiko bisnis dan penurunan pendapatan”.
Menurut Dirjen
Perhubungan Udara, Herry Bakti, seusai gagal nya akuisisi Batavia Air oleh Air
Asia, rute Batavia Air telah berkurang secara drastis, yang awal nya 64 rute,
menjadi 44 rute saja. Namun di tengah pengurangan rute ini, airlines domestik
lain malah memperlihatkan penambahan rute yang cukup signifikan, terutama Air
Asia, yang mulai merambah ke rute-rute strategis Batavia Air, seperti
Semarang-Singapura yang sebelumnya hanya dilayani oleh Batavia Air.
Di penghujung
akhir Januari 2013, Batavia Air mulai mengalami penurunan secara drastis,
terutama diakibatkan oleh tuntutan pailit oleh ILFC. Kepercayaan calon
penumpang pun mulai berkurang, banyak penumpang kuatir akan terulang nya
peristiwa tutup nya Adam Air dan Mandala Air. Dalam penutupan dua airlines
tersebut, tiket yang sudah dibeli oleh penumpang banyak yg hilang tanpa
pengembalian uang. Beberapa hoax messages pun juga banyak beredar di BBM,
terutama yang menyangkut akan segera ditutup nya Batavia Air oleh Dirjen
Perhubungan.
Tepat sehari
menjelang keluarnya putusan pailit oleh pengadilan negeri Jaksel (30 Jan 2013),
sempat terjadi pengajuan pencabutan gugatan pailit oleh ILFC. Namun pengajuan
pembatalan ini telah ditolak langsung oleh Batavia Air dikarenakan Batavia Air
sudah merasakan dampak penurunan kepercayaan publik secara drastis. Batavia Air
pun mengakui semua utang-utangnya tersebut. Dengan penolakan ini maka putusan
pengadilan negeri Jaksel berlanjut menjadi pailit bagi Batavia Air.
b) Proses
penyelesaian pailit oleh kurator
Penyelesaian
pailit Batavia Air telah diputuskan untuk diurus oleh empat kurator, antara
lain Turman M Panggabean, Permata Nauli Daulay, Andra Reinhard Sirait, dan Alba
Sumahadi. Kantor kurator bertempat di Ruko Cempaka Mas B-24, Jl. Letjen
Suprapto, Jakarta Pusat.
Beberapa
aktifitas yang sudah terjadwal ada sebagai berikut:
15 Feb 2013:
Rapat Kreditur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 09:00,
18 Feb 2013:
Mengundang kreditur non-tiket dan agen untuk mengajukan tagihan kreditur dan
pajak di Kantor Kurator,
18 Feb – 1 Maret
2013: Penumpang Batavia Air bisa muendaftarkan diri sebagai kreditur Batavia
Air,
14 Maret 2013:
Verifikasi dan pencocokan piutang di kantor Kurator.
Namun untuk para
pemegang tiket calon penumpang, salah satu Kurator Batavia Air (Turman
Panggabean) sudah menyatakan bawah penggantian tiket calon penumpang dapat
dilakukan dengan syarat ada investor baru. Jadi sepertinya sudah pupus harapan
bagi pemegang tiket untuk bisa mendapatkan uang refund atau pengembalian.
c) Akibat
pailitnya Batavia Air bagi penumpang dan agen travel
Akibat putusan
pailit Batavia, beberapa asosiasi travel agent sudah mencatatkan kerugian
mencapai milliaran rupiah. Asosiasi Travel Agen Indonesia (Asita) Jakarta
dengan anggota sekitar 1500 agen, memperkirakan dana deposit yang hilang
mencapai 20 milliar rupiah. Sementara itu, Astindo Sulawesi Tengah mencatat
kerugian uang deposit mencapai 500 juta rupiah.
Pasca penutupan
Batavia Air, beberapa airlines telah menawarkan bantuan bagi penumpang Batavia
Air dengan booking ulang secara cuma-cuma. Tiger Airways (dan Mandala Airlines)
telah menawarkan rebooking gratis untuk rute-rute tertentu (CGK-SG, CGK-PKB,
CGK-Padang, dan CGK-SUB). Express Air juga mengakomodir penumpang Batavia Air
untuk rute Yogyakarta – Pontianak secara gratis.
d) Langkah
kedepan untuk mencegah terulangnya Batavia Air
Escrow Account
untuk deposit travel agent dan tiket yang belum terpakai. Dengan terjadinya
kasus pailit Batavia Air, Astindo (Assosiasi Perusahaan Penjual Tiket
Penerbangan) mendesak Departemen Perhubungan untuk membuat peraturan baru
dimana deposit travel agent dan deposit tiket yang belum terpakai untuk
ditempatkan dalam escrow account atau akun penjaminan yang terpisah dari
operasional perusahaan penerbangan. Sehingga dalam kasus-kasus pailit seperti
Batavia Air, deposit tersebut dapat diamankan secara terpisah.
Proposal yang
kedua adalah kerja sama dari Asosiasi Travel yang telah ada, antara lain
Astindo, Asita, maupun assosiasi-assosiasi lain nya, untuk membuat sebuah
“early detection system”. Early detection ini dapat menggunakan beberapa
indikasi, antara lain: pengurangan rute penerbangan secara signifikan, utang
yang mulai gagal bayar, analisa perbandingan uutang dengan aset perusahaan,
dll. Dengan fasilitas seperti ini, iuran tahunan assosiasi-assosiasi yang
terkadang berjumlah cukup besar menjadi lebih berguna.
4. Analisis
Hukum / Yuridis
Proses pailit
Batavia Air ini dilaksanakan atas suatu dasar hukum, yaitu UU No. 37 tahun
2004, yang mengatur tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran
utang. Proses awal pailit dimulai dari permohonan pailit yang diajukan oleh
ILFC. Permohonan ini telah memenuhi syarat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 8
ayat (4) UU No. 37 tahun 2004, yaitu adanya utang yang jatuh tempo dan dapat
ditagih, dan adanya kreditur lain. Karena itulah, permohonan ini
ditindaklanjuti oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Lalu, proses pembuktian
juga memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu sesuai dengan pasal 164 HIR. Bukti
tersebut yaitu berupa pengakuan yang dilontarkan oleh Batavia Air atas
utang-utang yang dimilikinya.
Tak ada
kemampuan Batavia dalam membayar utangnya disebabkan karena force majeur,
yaitu kalah tender pelayanan transportasi ibadah haji dan umroh ini. Hal ini
menjadi biang kerok tersendatnya pembayaran. Karena, pesawat yang disewa
tersebut diperuntukkan melayani penumpang yang hendak melakukan ibadah haji dan
umrah ke Mekah-Madinah. Sehingga, sumber pembayaran sewa pesawat berasal dari
pelayanan penumpang yang melakukan ibadah haji dan umrah. Akan tetapi,
dalil force majeur ini tidak dapat dibuktikan dan disetujui karena
tidak tercantum dalam perjanjian utangnya dengan ILFC. Perjanjian ini
merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan utang piutang kedua pihak tersebut.
Namun nyatanya, Batavia Air tidak dapat membuktikan dalil tersebut. Untuk itu,
majelis hanya mempertimbangkan apa yang dapat dibuktikan saja.
Kepailitan
Batavia Air juga memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu surat putusan Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat No.77/pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 30 Januari
2013.
5. Komentar
Proses
pembuktian yang dilakukan terhadap Batavia Air terbilang mudah karena Batavia
Air sendiri mengakui utang-utangnya tersebut. Akan tetapi, alasan Batavia Air
tidak bisa membayar utang-utangnya karena force majeur ditolak oleh
pengadilan. Lalu, ketika dilakukan verivikasi jumlah utang, terdapat perbedaan
antara jumlah utang Batavia Air menurut ILFC dan SLL. Pada akhirnya, perbedaan
jumlah utang tersebut tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit
dikarenakan hakim hanya melihat fakta adanya pengakuan utang. Apabila nantinya
terdapat perbedaan jumlah utang, maka dapat diselesaikan oleh kurator pada masa
pencocokan utang.
Pemberhentian
operasi Batavia Air ini menimbulkan tanda tanya dari berbagai pihak, salah
satunya adalah situs hukumonline.com. Ketika ditanya hukumonline.com untuk
belajar dari kasus Telkomsel agar tetap beroperasi, Raden Catur Wibowo, kuasa
hukum Batavia Air, mengatakan bahwa kasus tersebut berbeda. Pasalnya, industri
penerbangan tidak sama dengan industri telekomunikasi. Akibat dari permohonan
pailit ini, semua pemilik pesawat telah menarik pesawat-pesawatnya, Alhasil,
Batavia hanya memiliki 14 pesawat yang diberdayakan. “Dan itu sangat berat
hanya mengoperasikan 14 pesawat. Kalau sudah ditarik, apa yang mau kita
operasikan,” pungkas Catur usai persidangan.
Menurut Suharto
Abdul Majid, Ketua Forum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), kepailitan
Batavia Air dinilai mencurigakan. Ada dua poin penting mengenai kecurigaannya
terhadap kepailitan Batavia Air. Yang pertama, berdasarkan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, setiap perusahaan
penerbangan diwajibkan memiliki dana cadangan yang memadai. Dalam hal ini
berarti bahwa dalam struktur keuangan maskapai penerbangan ada bank garansi
yang menjamin. Suharto menuturkan, dengan adanya garansi tersebut, jika terjadi
sesuatu seperti kepailitan, sudah ada jaminan bank yang dapat melunasi utang
perusahaan penerbangan. Ia yakin Batavia Air memiliki dana cadangan. Tetapi
nyatanya, kasus kepailitan Batavia Air tidak dapat dihindari. Lalu yang kedua,
kepailitan Batavia Air ini terbilang tiba-tiba. Menurut Suharto, jangka waktu
penyelesaian utang Batavia Air tergantung kemauan perusahaan penerbangan itu.
Suharto mengatakan, jangka waktu penyelesaian utang bisa dilakukan dalam satu
bulan, bahkan satu tahun. "Peluang sengaja dipailitkan, bisa saja,"
kata Suharto.
Terlepas dari
semua persepsi dan dugaan yang telah diarahkan kepada kasus kepailitan Batavia
Air, nyatanya kasus kepailitan Batavia Air ini telah menjadi suatu luka dalam
industri transportasi udara di Indonesia yang tidak dapat dihindari. Untuk itu,
perlu dilakukan perbaikan sistem keuangan maskapai penerbangan, yang harus
dimulai dari regulasi oleh pemerintah.
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Dengan adanya putusan dari Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu
berupa surat putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
No.77/pailit/2012/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 30 Januari 2013, maka secara
hukum PT. Metro Batavia, yang merupakan perusahaan maskapai penerbangan Batavia
Air, dipailitkan. Dan mulai berhenti beroperasi sejak tanggal 31 Januari 2013
pukul 00:00, sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 37 tahun 2004 pasal 24 ayat
(2).
Kepailitan
bisa saja menimpa setiap pihak atas kelalaiannya dalam mengoperasikan dana
pinjaman dari krediturnya. Proses menuju kepailitan tersebut dimulai dari
permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga, hingga ‘ketok palu’ yang
menandakan bahwa suatu debitur dinyatakan pailit. Kepailitan menyebabkan
berbagai masalah dan kerugian. Kerugian utama dirasakan oleh debitur karena
aset-aset yang dimilikinya akan dinyatakan insolvensi dan pada akhirnya akan
dieksekusi oleh bank. Kerugian juga dialami oleh kreditur dimana bisa saja
piutang-piutangnya tidak tertagih secara penuh. Lalu, kepailitan terkadang juga
merugikan pihak konsemen dari debitur, seperti yang dialami oleh calon
penumpang Batavia Air.
2. Saran
Dalam
menghindari terjadinya kepailitan perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama
industri penerbangan udara, perlu adanya campur tangan pemerintah dalam hal
regulasi struktur keuangan perusahaan, misalnya peraturan mengenai jumlah dana
cadangan yang harus dimiliki perusahaan. Lalu, pemerintah juga harus memiliki
instrumen yang kuat untuk menilai kinerja perusahaan, misalnya melalui
pembentukan tim khusus untuk mengevaluasi laporan keuangan yang masuk dari
perusahaan. Hal ini karena, bisa saja laporan keuangan yang dibuat oleh suatu
perusahaan berbeda-beda tergantung dari kebutuhannya. Lalu, menurut Suharto,
pemerintah harus memperketat pengawasan terhadap kinerja keuangan atau aspek
bisnis perusahaan penerbangan. Suharto pun menyarankan Kementerian Perhubungan
untuk menyusun kriteria kesehatan keuangan perusahaan penebangan, sehingga
secara dini bisa diketahui indikasi ke arah kebankrutan maskapai.
Hal ini
dilaksanakan agar kasus kepailitan perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama
maskapai penerbangan bisa dicegah dan tidak sampai terjadi.
DAFTAR
PUSTAKA
1.
Sumber Buku
- Hukum Kepailitan. Tangerang: Sinar Grafika, 2007 Muljadi Kartini,
Widjaja Gunawan. Pedoman Menangani Perkara Kepailitan.Jakarta :Raja
Grafindo Persada, 2003
- Pokok-Pokok Hukum Bisnis: Salemba Empat, 2013 Arus Akbar Silondae,
Wirawan B.Ilyas, BAB 6 Kepailitan.
Jakarta : Salemba Empat, 2013
2. Sumber website
- http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5109da6249361/batavia-air-pailit
- http://www.minghadi.com/batavia-air-pailit/
- http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/01/30/090458040/ini-penyebab-batavia-air-dinyatakan-pailit
- http://bisnis.tempo.co/read/news/2013/02/24/090463437/kepailitan-batavia-air-dinilai-mencurigakan
- https://id.wikipedia.org/wiki/Batavia_Air
- http://arsyadshawir.blogspot.co.id/2011/11/jenis-jenis-kreditor-dalam-kepailitan.html
